GLOBALISASI PANGAN DAN NASIB PETANI

GLOBALISASI PANGAN DAN NASIB PETANI

Oleh : Kasman Jaya Saad

Pangan adalah kebutuhan hidup yang paling mutlak, maka ketersediaannya harus selalu tercukupi. Persoalan pangan memang persoalan bersama ummat manusia di dunia ini.  Tata dunia harusnya dapat memberikan jaminan kesejahteraan hidup bagi manusia, khususnya bagi pelaku utama pangan bernama petani. Namun faktanya tata dunia, belum memberikan solusi bagi pemenuhan dan pemerataan pangan yang adil.  Hegemoni negara maju demikian kuatnya mendominasi kebijakan pangan dunia, dengan label globalisasi pangan.

Globalisasi pangan telah merubah sistem pangan yang dipahami selama ini, yang hanya mengandalkan produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan semata. Jauh dari itu globalisasi telah membawah pangan ke ranah komersialisasi. Pangan sebagai bagian penting kebutuhan hidup manusia, telah menjelma menjadi produk komersial yang menggiurkan banyak kepentingan pelaku bisnis dunia. Globalisasi  telah membawah pangan makin menjauh dari pemasok dan bergerak mendunia. Rentetan rantai panjang itu berujung pada pembentukan harga pasar yang timpang, keadilan harga makin menjauh, dan petani dan konsumen menjadi korban dari ketidakadilan harga yang dilakukan sepihak. Meskipun telah banyak kesepakatan tentang keamanan pangan, termasuk keadilan harga bagi petani dan konsumen, namun tetap mencerminkan hegemoni lobi negara-negara maju.

Globalisasi pangan yang mengadalkan kebijakan ekonomi neoliberal, kebijakan perdagangan bebas produk pangan dunia, makin mengukuhkan kuatnya kepentingan negara-negara maju   terhadap pemenuhan hidup banyak penduduk dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar dunia. Introduksi dan penetrasi bahan pangan ke pasar global telah berlangsung demikian intensifnya, dengan didesain dan dilakukan secara sistimatis melalui jaringan marketing dan distribusi yang serba efisien, dengan suatu asumsi dasar bahwa dengan liberalisasi perdagangan akan mampu mengatasi keamanan pangan penduduk dunia.

Dengan mantra liberalisasi dan harmonisasi perdagangan pangan dunia, globalisasi makin terintegrasi dalam pasar global.  Akibatnya agresivitas kapitalisme makin memperlihatkan hasilnya dengan makin kuatnya ketergantungan bahan pangan impor negara-negara berkembang. Menurut Hodges (2005), globalisasi pangan telah membuat ketergantungan pangan negara berkembang terhadap negara maju. Pelepasan pangan murah atau lebih tepatnya pangan bersubsidi ke pasar global oleh negara-negara maju terbukti berhasil mendorong negara –negara berkembang untuk menjadi pengimpor pangan. Dan impor bahan pangan Indonesia, termasuk hortikultura mencapai lebih dari 200 triliun setiap tahunnya. Miris.

Hak Atas Pangan

Banjirnya produk pangan impor di negeri ini merupakan dampak penting dari globalisai pangan.  Sebutan negeri agraris makin perlu dipertanyakan. Serbuan produk pangan begitu mudah dijumpai di swalayan, supermaket, bahkan pasar tradisional dengan harga yang kompetitif.  Impor menjadi pilihan yang selalu diambil para pemimpin negeri ini bila menghadapi masalah ketersediaan pangan. Impor menjadi sangat mudah, keuntungan besar, dilakukan karena begitu banyak pebisnis besar yang terlibat dengan kemampuan teknologi yang begitu canggih hingga produk pangan itu sampai ke konsumen dengan kualitas tetap terjamin. Dengan teknologi  Modified atmosphere misalnya mampu membuat sayur dan buah tetap segar sepanjang tahun. Tidak mengherankan bila apel dan anggur dari AS yang dipajang di swalayan atau supermaket telah berumur 8 bulan sejak panen. Dan ini menjadi salah satu premis globalisasi bahwa dengan liberalisasi (pasar bebas) akan menghadirkan banyak pilihan bagi konsumen. Keragaman pangan produk impor makin nyata, dan menurut data statistik, 60 persen dari total produk yang sekarang terpajang di swalayan dan supermaket adalah produk pangan impor. Penetrisi bahan impor begitu kuatnya dengan alasan lebih praktis. Perhatikan begitu terpaparnya anak bangsa ini dengan makanan impor seperti sosis dan nugget. 

Lantas bagaimana nasip petani kita?, yang notabene tidak memiliki kemampuan dan dukungan teknologi yang memadahi dan harus dipaksa berselancar di pasar global dengan para pemain tangguh yang memiliki kemampuan dan teknologi yang canggih. Masxwell dan Rachel Slater (2013), menyebut bahwa kedaulatan pangan tidak boleh lagi dilihat atau terfokus pada ketersediaan dan penyediaan.  Akan tetapi, sudah menyentuh hak atas pangan, resiko, dan kerentanan harga. Hak atas pangan diantaranya adalah hak konsumen mendapatkan harga pangan yang adil, bukan semata aspek keamanannya, dan termasuk hak petani yang memproduksi pangan untuk mendapatkan harga yang baik.

Ketidakadilan yang dimunculkan globalisasi pangan dan keramahan pemeritah terhadap pasar bebas, maka involusi yang terjadi disektor pertanian  harus segera disadari dan dibenahi. Pemerintah harus melakukan advokasi untuk melindungi pasar domistik dan terlibat penuh dalam persoalan produksi dan ketersediaan pangan, termasuk bagaimana membenahi tata niaga pangan dalam negeri dan kelembagaan  pertanian termasuk sumber daya manusia yang terlibat di sektor pertanian di negeri ini. Dan petani sebagai pelaku produksi harus menjadi subyek dan mendapat manfaat dari program kedaulatan pangan yang ditargetkan harus tercapai pada pemerintahan kini.  Diperlukan inovasi dan perbaikan paradigma untuk mengembalikan kepercayaan petani agar terlibat secara penuh dalam merealisasikan program kedaulatan pangan. Selama petani dan pelaku produksi lainnya tidak merasakan manfaat dan hanya sekedar menjadi obyek, maka program kedaulatan pangan yang diiringi dengan penajaman anggaran triliunan rupiah itu akan tinggal mimpi,  dan negeri agraris ini, yang dibanggakan dengan kekayaan sumberdaya alamnya yang melimpah akan tetap banjir produk pangan impor. Ironi!!!

Penulis : Dosen Universitas Alkhairaat

Wartakiat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares