Jerat Patron-Klien: Kemiskinan Nelayan Yang Tak Kunjung Usai
Oleh: Hasrudin Usman, S.Pi.,M.Si.*
Pola hubungan patron-klien dalam masyarakat nelayan masih menjadi fenomena sosial yang mengakar kuat dan sulit diputuskan. Hubungan ini pada dasarnya membentuk ikatan timbal balik antara patron (pemodal, tengkulak, atau juragan) dengan klien (nelayan kecil) yang tampak saling menguntungkan, namun sejatinya memperkokoh ketergantungan dan melanggengkan kemiskinan struktural. Ironisnya, praktik ini kerap diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang normal, padahal sesungguhnya menempatkan nelayan kecil dalam posisi subordinat secara ekonomi maupun sosial.
Dalam prakteknya, para nelayan seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menggantungkan diri pada patron. Modal untuk melaut, peralatan tangkap, hingga kebutuhan hidup sehari-hari sering dipasok oleh patron dengan sistem pinjaman atau hutang yang berbunga tak resmi. Sebagai imbal balik, nelayan diwajibkan menjual hasil tangkapannya kepada patron dengan harga yang telah ditentukan sepihak, jauh di bawah harga pasar. Skema ini membuat nelayan nyaris tidak punya kesempatan untuk keluar dari jerat hutang, karena setiap penghasilan yang diperoleh langsung terpotong untuk membayar hutang yang terus berulang.
Model hubungan seperti ini menciptakan lingkaran setan yang terus berputar. Ketika hasil tangkapan minim, nelayan kembali berhutang untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga dan operasional melaut. Saat hasil tangkapan melimpah, selisih keuntungan tetap kecil karena harga yang dikendalikan patron tetap rendah. Sementara itu, nilai hutang terus menggunung, sering kali bertambah dengan berbagai bentuk biaya tambahan yang ditentukan oleh patron tanpa transparansi yang jelas.
Dalam jangka panjang, patronasi semacam ini tidak hanya memiskinkan nelayan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketergantungan sosial yang akut. Patron seringkali menjadi tokoh sentral dalam komunitas, tidak hanya sebagai penyedia modal tetapi juga sebagai pengendali keputusan-keputusan sosial, bahkan politik lokal. Klien atau nelayan kecil merasa berhutang budi dan tidak berdaya untuk melawan, karena tanpa patron, mereka kehilangan akses pada sumber daya produksi dan bahkan kehilangan jaringan perlindungan sosial.
Upaya pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk memutus rantai ini seringkali terbentur pada kenyataan dilapangan. Program pemberdayaan nelayan melalui koperasi, permodalan tanpa bunga, hingga pelatihan pengelolaan hasil tangkap kerap tidak efektif karena minimnya pendampingan dan lemahnya kelembagaan nelayan itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, koperasi atau lembaga keuangan nelayan pun akhirnya dikuasai oleh patron dengan wajah yang berbeda.
Dampaknya, nelayan tetap terjebak dalam kemiskinan multidimensi. Bukan hanya soal penghasilan rendah, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, hingga hak-hak politik yang lemah. Situasi ini mengukuhkan stigma bahwa menjadi nelayan adalah pekerjaan berisiko tinggi dengan penghasilan rendah, dan karenanya generasi muda banyak yang enggan meneruskan profesi tersebut.
Memutus lingkaran setan patron-klien dalam masyarakat nelayan memerlukan intervensi yang serius dan berkelanjutan. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang aktif memperkuat posisi tawar nelayan melalui pembentukan koperasi yang sehat, akses pembiayaan yang adil, serta penguatan kapasitas manajemen usaha bagi nelayan. Selain itu, diperlukan reformasi tata niaga hasil perikanan agar jalur distribusi lebih pendek dan harga jual hasil tangkapan nelayan tidak lagi ditentukan oleh segelintir patron.
Tanpa langkah-langkah konkret dan kesadaran kritis dari nelayan itu sendiri, pola patron-klien ini akan terus menjadi lingkaran setan yang menjerat, menjauhkan nelayan dari kesejahteraan yang selama ini hanya menjadi janji dalam retorika pembangunan.
Penulis adalah: Dosen Fakultas Perikanan Universitas Alkhairaat.*
