Kampung Nelayan Merah Putih dan Masa Depan Ekonomi Pesisir Sulawesi Tengah

Oleh: Hasrudin Usman, S.Pi.,M.Si.*

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah tidak cukup diukur dari besarnya potensi sumber daya ikan atau meningkatnya produksi tangkapan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana potensi tersebut menciptakan nilai tambah, memperkuat usaha masyarakat pesisir, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bersih nelayan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya ikan.

Nelayan tidak hanya menghadapi tantangan saat melaut. Mereka juga berhadapan dengan ketidakpastian musim, biaya operasional, keterbatasan penyimpanan, fluktuasi harga, dan posisi tawar yang belum selalu kuat dalam rantai pemasaran. Karena itu, pembangunan perikanan perlu bergerak dari orientasi produksi menuju penguatan rantai nilai yang menghubungkan penangkapan, penanganan hasil, pengolahan, distribusi, dan pemasaran.

Dalam konteks tersebut, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, berpeluang menjadi salah satu penggerak transformasi ekonomi perikanan Sulawesi Tengah. Tantangannya bukan sekadar menyelesaikan pembangunan fisik, melainkan memastikan fasilitas yang tersedia kelak berfungsi sebagai ekosistem usaha yang memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Potensi Besar, Nilai Tambah Harus Sampai kepada Nelayan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut pada 2024 mencapai sekitar 268,24 ribu ton, dengan nilai produksi sekitar Rp7,56 triliun. Pada tahun yang sama, Kabupaten Buol mencatat produksi sekitar 21,13 ribu ton, dengan nilai produksi sekitar Rp588,63 miliar. Angka tersebut memperlihatkan besarnya aktivitas ekonomi perikanan di provinsi ini, termasuk di Buol.

Namun, nilai produksi tidak identik dengan pendapatan bersih nelayan. Angka tersebut juga belum menjelaskan berapa besar nilai tambah yang dinikmati nelayan, pekerja pengolahan, pedagang, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, data tingkat kabupaten tidak dapat langsung menggambarkan kondisi khusus Desa Tamit.

Di sinilah hilirisasi menjadi penting. Penanganan ikan yang baik, ketersediaan es dan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan yang sesuai kebutuhan pasar, serta distribusi yang efisien dapat membantu mempertahankan mutu, mengurangi kehilangan hasil, dan memperluas pilihan pemasaran. Akan tetapi, hilirisasi tidak berarti semua ikan harus diolah menjadi produk industri. Pada komoditas tertentu, penjualan ikan segar bermutu tinggi justru dapat lebih menguntungkan daripada pengolahan yang membutuhkan biaya tambahan.

Karena itu, pengembangan KNMP perlu didasarkan pada pemetaan komoditas, volume pasokan musiman, kebutuhan nelayan, kapasitas fasilitas, biaya operasional, dan calon pembeli. Tanpa perhitungan tersebut, fasilitas berisiko kurang dimanfaatkan atau menghasilkan biaya yang sulit ditanggung pengelolanya.

Prinsip utamanya sederhana: peningkatan nilai penjualan belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan nelayan baru benar-benar membaik apabila tambahan penerimaan lebih besar daripada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, manfaat hilirisasi harus dinilai dari keuntungan usaha dan pendapatan bersih yang diterima masyarakat, bukan semata-mata dari banyaknya produk yang dihasilkan.

Menyelaraskan KNMP dengan Program 9 BERANI

KNMP juga memiliki peluang untuk diselaraskan dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui 9 BERANI. Penyelarasan tersebut perlu diwujudkan dalam program, pembagian peran, dukungan anggaran, dan indikator hasil yang jelas.

Pertama, Berani Sejahtera relevan dengan upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, termasuk nelayan kecil dan pelaku UMKM. KNMP perlu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat sebagai pemasok, pengolah, pekerja, pengelola, maupun pelaku pemasaran. Perempuan dan pemuda pesisir juga perlu memperoleh akses terhadap peluang usaha yang sesuai dengan potensi lokal.

Kedua, Berani Makmur dapat menjadi ruang penyelarasan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi daerah. Produktivitas tidak semata-mata berarti menambah volume tangkapan, tetapi juga meningkatkan mutu, mengurangi kehilangan hasil, menekan biaya, dan memperbaiki efisiensi usaha. Semangat peningkatan produksi perlu diimbangi dengan kemampuan penanganan pascapanen, akses pasar, dan pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab.

Ketiga, Berani Lancar dan Berani Menyala relevan dalam pembahasan konektivitas serta dukungan infrastruktur dasar. Akses jalan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan transportasi berpengaruh terhadap biaya operasional dan kemampuan produk menjangkau pasar. Fasilitas yang baik di lokasi tidak akan optimal jika distribusi dan layanan pendukungnya tidak memadai.

Keempat, Berani Berintegritas perlu tercermin dalam pengelolaan KNMP yang transparan dan akuntabel. Masyarakat harus mengetahui siapa pengelola fasilitas, bagaimana tarif layanan ditentukan, bagaimana penerimaan dan biaya dicatat, serta bagaimana manfaat program dievaluasi.

Penyebutan 9 BERANI dalam perencanaan saja tidak cukup. Penyelarasan baru bermakna ketika pemerintah daerah, pengelola KNMP, kelembagaan nelayan, dan mitra usaha memiliki kegiatan yang saling mendukung serta hasil yang dapat diukur.

Kelembagaan dan Pasar Menentukan Keberlanjutan

Fasilitas fisik tidak otomatis menjamin kegiatan usaha berjalan. KNMP membutuhkan pengelola yang kompeten, rencana bisnis yang realistis, kepastian pembiayaan operasional, dan hubungan yang jelas dengan pembeli serta jaringan distribusi.

Koperasi atau kelembagaan ekonomi nelayan dapat berperan mengonsolidasikan pasokan, menyediakan layanan bersama, memperkuat posisi tawar, dan memperluas akses pemasaran. Namun, koperasi tidak cukup dibentuk secara administratif. Kelembagaan ini membutuhkan pengurus yang kompeten, pencatatan keuangan yang tertib, pembagian manfaat yang adil, serta pengawasan yang dapat diakses anggota.

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara nelayan, koperasi, UMKM, distributor, dan industri pengolahan. Kemitraan perlu bertumpu pada kebutuhan pasar, standar mutu, volume pasokan yang realistis, dan kesepakatan harga yang transparan. Pelatihan penanganan ikan, pengolahan, pengemasan, keamanan pangan, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan juga perlu disertai pendampingan serta akses pasar.

Perguruan tinggi dapat mendukung proses ini melalui pemetaan rantai nilai, analisis kelayakan usaha, pengembangan produk, pendampingan mutu, dan evaluasi dampak sosial-ekonomi serta lingkungan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berkembang menjadi kapasitas usaha dan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

Mengukur Keberhasilan dari Manfaat Nyata

Agar KNMP tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, pemantauan dan evaluasi perlu disiapkan sejak awal. Data dasar harus dikumpulkan sebelum fasilitas beroperasi dan dibandingkan secara berkala dengan kondisi setelah kegiatan berjalan.

Indikatornya mencakup empat dimensi. Pertama, operasional, meliputi tingkat pemanfaatan fasilitas, volume ikan yang ditangani, kontinuitas pasokan, mutu produk, dan kemampuan menutup biaya operasional. Kedua, ekonomi, meliputi perubahan harga di tingkat nelayan, biaya pemasaran, keuntungan usaha, dan pendapatan bersih setelah memperhitungkan biaya melaut maupun biaya produksi lainnya. Ketiga, sosial, meliputi keberlanjutan usaha lokal, kesempatan kerja, partisipasi perempuan dan pemuda, serta pemerataan manfaat. Keempat, ekologis, meliputi kepatuhan terhadap ketentuan penangkapan, perhatian terhadap kondisi stok ikan, pengelolaan limbah, dan efisiensi penggunaan energi serta air.

Evaluasi harus mempertimbangkan musim, cuaca, harga bahan bakar, dan kondisi pasar. Dengan demikian, perubahan pendapatan tidak langsung dianggap sebagai dampak KNMP tanpa analisis yang memadai. Pelaporan berkala yang terbuka akan membantu pemerintah dan masyarakat mengetahui capaian, kendala, dan langkah perbaikan yang diperlukan.

Dari Pembangunan Fisik Menuju Kesejahteraan

Peletakan batu pertama KNMP di Desa Tamit pada 25 Agustus 2026 menandai dimulainya tahapan pembangunan. Tahap selanjutnya perlu memastikan kesiapan operasional, model bisnis, kelembagaan pengelola, dan keterhubungan dengan pasar. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Buol, pemerintah desa, pengelola KNMP, perguruan tinggi, koperasi, dan pelaku usaha perlu memiliki pembagian peran yang jelas.

Bagi Sulawesi Tengah, KNMP menawarkan peluang untuk memperkuat ekonomi perikanan Kabupaten Buol sekaligus menyelaraskan pembangunan pesisir dengan agenda 9 BERANI. Namun, peluang itu hanya akan terwujud jika pembangunan fasilitas disertai pasokan ikan yang terpetakan, pengelolaan profesional, akses pasar yang nyata, dan pengukuran manfaat secara transparan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KNMP bukan hanya apakah bangunannya selesai, melainkan apakah fasilitasnya digunakan, usaha perikanannya berjalan, posisi tawar nelayan menguat, pendapatan bersih membaik, dan sumber daya ikan tetap terjaga. Di Desa Tamit, hilirisasi perikanan harus bergerak dari pembangunan fisik menuju pembangunan ekosistem ekonomi pesisir. Di situlah KNMP dapat menjadi jembatan antara potensi perikanan dan kesejahteraan nelayan Sulawesi Tengah.

Penulis adalah: Dosen Program Studi Sumber Daya Akuatik, Fakultas Perikanan, Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu*