BANJIR BANDANG DAN MASIFNYA KAPITALISME: SUATU TINJAUAN EKOLOGI POLITIK

Oleh: Sonny Lahati, S.Pi.,M.Si.*

Saat ini rakyat Indonesia menyaksikan kesedihan rakyat, hampir 1000 orang wafat dan sekian ratus orang hilang, dampak dari  pengrusakan alam (hutan), ekstrasi tambang dikawasan hutan. Banjir bandang yang menyisakan kehancuran sendi sendi kehidupan ditiga provinsi pulau Sumatera( Sumatera barat, Sumatera Utara, Aceh), dilain sisi, instansi sektoral kementerian kehutanan, kementerian lingkungan hidup, kementerian energi dan sumberdaya mineral (ESDM) merekalah harusnya yang paling bertanggung jawab.

Banjir bandang merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologis yang meningkat intensitas dan frekuensinya dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun sering dianggap sebagai fenomena alam, banyak kajian menunjukkan bahwa bencana ini memiliki akar sosial-ekologis yang kuat, terutama terkait ekspansi kapitalisme yang mendorong eksploitasi ruang secara masif. Tulisan ini ini membahas keterkaitan antara banjir bandang dan kapitalisme melalui perspektif ekologi politik. Analisis berfokus pada bagaimana logika akumulasi kapital, termanifestasi melalui industrialisasi ekstraktif, urbanisasi kapitalistik, komodifikasi alam, dan privatisasi tata ruang, menciptakan kerentanan ekologis yang meningkatkan risiko banjir bandang. Studi kasus dari Indonesia seperti sudah banyak terjadi hampir disemua pulau di indonesia ditampilkan untuk menegaskan bagaimana struktur ekonomi dan kebijakan pembangunan berperan langsung dalam produksi bencana.

Publik dan pemerintah wajib refleksi kritis bahwa banjir bandang bukan sekadar “bencana alam”, melainkan hasil relasi kekuasaan dan ekonomi yang tidak adil, serta mendorong rekomendasi kebijakan berbasis keadilan ekologis dan pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS)  dan hutan berkelanjutan.

Konsekuensi logis

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan kejadian banjir bandang. Hampir setiap tahun, daerah-daerah dengan kerusakan hulu DAS seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara mengalami peristiwa serupa. Banjir bandang umumnya dipahami sebagai aliran air besar yang datang tiba-tiba akibat tingginya limpasan permukaan, curah hujan ekstrem, sedimentasi tinggi, atau penyempitan sungai. Namun, penjelasan teknis hidrologis saja tidak cukup untuk memahami akar masalahnya.

Model pembangunan kontemporer di negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak dipengaruhi oleh ekspansi kapitalisme global yang mengejar pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya dalam skala besar. Konversi hutan, penambangan di hulu DAS, pembukaan perkebunan monokultur, pembangunan kota dan kawasan industri, serta investasi properti kerap mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut mengubah kemampuan alam dalam mengatur air, menahan limpasan, serta menjaga stabilitas tanah.

Ekologi politik (political ecology) menekankan bahwa masalah lingkungan tidak pernah netral; ia selalu berhubungan dengan relasi kekuasaan, struktur ekonomi, dan proses sosial. Buku ekologikal politik edisi ketiga tahun 2020 Paul Robbins menyatakan degradasi lingkungan adalah hasil interaksi antara dinamika ekologis dan struktur ekonomi-politik yang memengaruhi keputusan tata ruang, pemanfaatan lahan, dan akses terhadap sumber daya alam. Dalam konteks banjir bandang, ekologi politik membantu menjelaskan bahwa kerusakan DAS bukan semata akibat proses alam atau aksi masyarakat lokal, melainkan konsekuensi kebijakan ekonomi dan investasi kapitalistik.

Setelah kasus banjir bandang di Sumatera bulan November 2025, bertebaran video viral di medsos pernyataan mantan menteri kehutan Zulkifli Hasan, juga jejak digital mantan presiden Jokowi yang perspektifnya menawarkan eksploitasi masif tanah dan hutan di Indonesia. Itulah idiologi kapitalisme ekstraktif mendorong peningkatan emisi karbon, memperparah perubahan iklim global yang meningkatkan frekuensi hujan ekstrem. Namun, perubahan iklim hanya menjadi pemicu, bukan akar penyebab. Jika ekosistem hutan dan ekosistem DAS masih utuh, banjir bandang tidak akan semasif saat ini. Kerusakan ekologis yang dihasilkan oleh kapitalisme membuat pemerintah tidak siap menghadapi dampak iklim apalagi masyarakat itu sendiri.

Banjir Bandang sebagai Bentuk Ketidakadilan Ekologis

Banjir bandang sering terjadi di wilayah yang sudah terdegradasi akibat kegiatan ekonomi intensif. Ketika bencana terjadi, masyarakat minim menikmati keuntungan dari investasi ekonomi justru menjadi korban utama. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis (ecological injustice).

Ketidakadilan muncul karena manfaat ekonomi dari pembangunan dinikmati pemilik modal, resiko ekologis ditanggung masyarakat hilir. Kerugian sosial jauh lebih tinggi daripada nilai keuntungan ekonomi jangka pendek. Paradigma ini penting untuk menunjukkan bahwa bencana bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari ketimpangan sosial yang diperbuat oleh sistem ekonomi dominan.

Banjir bandang tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena hidrologis atau meteorologis. Ia merupakan produk dari relasi ekonomi politik yang memengaruhi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Ekspansi kapitalisme, melalui industri ekstraktif, urbanisasi kapitalistik, komodifikasi ruang, dan privatisasi tata ruang, menciptakan kerentanan ekologis yang memperbesar risiko banjir bandang.

Studi kasus di Indonesia memperjelas bahwa bencana terjadi bukan karena “alam murka”, tetapi karena akumulasi kapital yang mengorbankan integritas ekosistem DAS, ekosistem hutan. Dalam perspektif ekologi politik, banjir bandang adalah wujud ketidakadilan ekologis yang menikmati keuntungan bukanlah mereka yang menanggung risiko.

Kedepan diperlukan pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang yang menempatkan daya dukung, daya tampung lingkungan sebagai fondasi, memperkuat hak masyarakat lokal, dan menata kembali ekonomi agar tidak berorientasi pada ekstraksi tanpa batas, serta moratorium eksploitasi hutan. Tanpa perubahan paradigma ini, banjir bandang akan terus menjadi “bencana buatan manusia” yang berulang dari tahun ke tahun.

Penulis adalah: Dosen Fakultas Perikanan Universias Alkhairaat*