Cegah Covid-19, Gubernur Diminta Pangkas Belanja Perjalanan Dinas
Palu-wartakiat| Pemerintah Pusat meminta para Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk memangkas belanja Perjalanan Dinas, Pelatihan dan Belanja Barang dan Jasa .
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama sejumlah menteri dan 541 Kepala Daerah melalui Vid Com, Kamis, (9/4).
Rapat yang yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD itu, Sri Mulyani menegaskan agar para Kepala Daerah fokus pada perubahan APBD terkait dengan perubahan skema penerimaan daerah yang juga mempengaruhi skema belanja daerah.
” Meminta Kepala Daerah dapat memangkas belanja Perjalanan Dinas, Pelatihan dan Belanja Barang dan Jasa karena transfer kedaerah akan mengalami perubahan yang drastis karena dipengaruhi penurunan pendapatan netto negara,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, para kepala daerah juga diminta mengantisipasi penurunan PAD karena adanya penurunan perekonomian masyarakat, karena kondisi saat ini dicermati akan sangat mempengaruhi belanja daerah.
Dia juga meminta para kepala daerah dalam perubahan APBD agar memprioritaskan penanggulangan Covid -19 dan membiayai langkah strategis daerah dalam penanganan Covid-19 seperti Pengadaan APD, perlindungan dan insentif tenaga medis dan penyiapan sarana kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan rapat tersebut membahas inplementasi Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanggulangan Covid-19.
Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana dalam memerangi Covid-19 di tanah air yakni, 110 trilyun untuk perlindungan sosial, 150 trilyun untuk pembiayaan program ekonomi nasional, 24 trilyun belanja negara bidang kesehatan, 70,1 trilyun untuk insentif dan stimulus kredit usaha rakyat.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, kebijakan pemerintah dalam penanganan dan penaggulangan Covid -19 tidak sama setiap daerah, sehingga kebijakan disesuaikan dengan arahan presiden RI .
Dia mencontohkan, di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta saat ini sudah berjalan PSBB dan beberapa daerah penyangga. Selain itu, kata Luhut, kebijakan yang dilakukan saat ini fokus pada bidang kemanusiaan.
Ia juga menghimbau seluruh ASN, BUMN dan seluruh anak perusahaannya tidak untuk tidak mudik tahun ini.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan beberapa hal yakni, pemerintah terus mendorong stimulus perekonomian, khususnya mendorong peningkatan produksi industri bidang kesehatan, APD dan Farmasi, pemerintah menyiapkan dana 100 Trilyun untuk peningkatan ekonomi masyarakat, menyiapkan dana 70 Trilyun untuk pengamanan jaringan sosial dan 150 Trilyun untuk restrukturisasi Perbankkan .
Ia juga berharap, ditengah pandemi Covid-19 ini agar distribusi barang tidak terganggu, khususnya dalam kebijakan penanganan Covid-19.
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara menjanjikan, Program Perlindungan Sosial akan berjalan cepat, begitu juga halnya dengan Program Bansos reguler dan program Keluarga Harapan akan secepatnya dijalankan.
Pada kesempatan itu Kapolri Idham Aziz memastikan agar implementasi Peraturan Pemerintah tentang PSBB dapat berjalan dengan baik.
Kapolri menegaskan, kebijakan pelaksanaan perubahan APBD untuk penanggulangan Covid-19 agar dilaksanakan dengan baik, jangan ada niat lain apalagi menguntungkan pribadi.
Begitu juga dalam hal kebijakan distribusi barang ditengah pandemi Covid-19 dipastikan berjalan dengan baik .
Dalam rapat tersebut juga dibahas perbedaan persepsi masing-masing daerah terkait penundaan pembayaran kredit perbankan, leasing dan sejenisnya. Menjawab hal tersebut, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta OJK membuat aturan secara detail tentang kriteria pemberian kebijakan keringanan pembayaran kredit yang dimaksud .
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah dalam rilisnya yang diterima media ini, Jumat, (10/4), Gubernur Sulawesi Tengah meminta Sekretaris Daerah dan Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang mendampingi untuk mengambil langkah cepat terkait pelaksanaan seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat .
Pada rapat Vitcom tersebut Gubernur H. Longki Djanggola didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr.Hidayat Lamakarate Asisten Adminstrasi, Perekonomian dan Pembangunan , Asisten Adminstrasi, Umum, Hukum dan Organisasi, Kepal Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesbangpol, Kadis BPMD, Karo Hukum dan Karo Humas dan Protokol.
(rl)
