Belajar Membaca Data Dengue: Saatnya Sulawesi Tengah Beralih dari Respons ke Antisipasi
Oleh: Dr. Fadly Rian Saputra AS, S.Pt., M.Kes.*
Setiap tahun kita mencatat jumlah kasus dengue. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan: apakah kita benar-benar sudah belajar dari angka-angka tersebut? Penyakit dengue, yang selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai Demam Berdarah Dengue (DBD), masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah. Ketika musim hujan datang, perhatian kembali tertuju pada meningkatnya jumlah kasus, pelayanan rumah sakit yang semakin sibuk, hingga berbagai upaya pengendalian yang segera dilakukan. Pola ini hampir selalu berulang setiap tahun.
Di balik rutinitas tersebut, sesungguhnya tersedia banyak informasi yang dapat kita pelajari. Sayangnya, data sering kali hanya dipandang sebagai laporan tahunan, bukan sebagai bahan untuk menyusun langkah pencegahan pada musim berikutnya.
Laporan kasus dengue Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatat sebanyak 1.198 kasus dengan 4 kematian. Kota Palu menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 392 kasus. Sekilas, informasi tersebut seolah menunjukkan bahwa Kota Palu merupakan wilayah yang paling berisiko. Namun, ketika data dibaca lebih mendalam, gambaran yang muncul ternyata tidak sesederhana itu.
Dalam epidemiologi, jumlah kasus bukan satu-satunya ukuran yang digunakan untuk menilai besarnya masalah kesehatan. Terdapat ukuran lain yang disebut Incidence Rate (IR), yaitu angka kejadian penyakit dibandingkan dengan jumlah penduduk. Melalui indikator ini, kita dapat melihat risiko penyakit secara lebih proporsional.
Sebagai contoh, laporan tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali Utara memiliki Incidence Rate sekitar 129 kasus per 100.000 penduduk, disusul Kabupaten Morowali sekitar 111 per 100.000 penduduk, sedangkan Kota Palu sekitar 100 per 100.000 penduduk. Angka tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda. Daerah dengan jumlah kasus terbanyak belum tentu merupakan daerah dengan risiko tertinggi. Dengan memahami perbedaan ini, kebijakan kesehatan dapat disusun secara lebih tepat sesuai tingkat risiko masing-masing wilayah.
Bagi saya, inilah pentingnya membaca data secara utuh. Data kesehatan bukan sekadar deretan angka dalam tabel, melainkan cerita mengenai kondisi masyarakat yang harus dipahami dengan cermat. Setiap angka mengandung pertanyaan yang perlu dijawab. Mengapa suatu wilayah memiliki risiko lebih tinggi? Apakah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, curah hujan, kepadatan permukiman, mobilitas penduduk, atau efektivitas pengendalian vektor? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih bermakna daripada sekadar membandingkan jumlah kasus antardaerah.
Selama ini, upaya pengendalian dengue umumnya semakin intensif ketika jumlah kasus mulai meningkat. Penyelidikan epidemiologi dilakukan, pengendalian vektor diperkuat, penyuluhan kembali digencarkan, dan masyarakat diimbau membersihkan lingkungan. Semua langkah tersebut tentu penting dan perlu diapresiasi. Namun, saya berpendapat bahwa sebagian energi kita juga perlu diarahkan untuk mengantisipasi sebelum peningkatan kasus benar-benar terjadi.
Di sinilah data memiliki peran yang sangat penting. Sulawesi Tengah sebenarnya telah memiliki berbagai sumber informasi yang berharga, mulai dari laporan kasus dengue, data curah hujan, kondisi lingkungan, hingga hasil penelitian yang dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi. Apabila informasi tersebut dapat diintegrasikan dan dianalisis bersama, kita memiliki peluang untuk mengenali wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan kasus lebih awal.
Saya membayangkan suatu saat nanti pengendalian dengue di Sulawesi Tengah tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kasus muncul, tetapi juga didukung oleh sistem prediksi risiko berbasis data lokal. Dengan demikian, intervensi dapat dilakukan lebih dini pada wilayah yang memang membutuhkan perhatian lebih besar.
Mewujudkan hal tersebut tentu bukan tugas satu pihak saja. Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Perguruan tinggi, misalnya, dapat berkontribusi melalui penelitian, analisis data, serta pengembangan model prediksi risiko yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Di sisi lain, pemerintah dapat memanfaatkan hasil kajian tersebut sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pengendalian dengue yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebagai seorang dosen yang menaruh perhatian pada penelitian penyakit tular vektor, saya meyakini bahwa kontribusi akademisi tidak selalu harus diwujudkan dalam teknologi yang rumit. Kadang-kadang, langkah sederhana seperti membaca data dengan lebih teliti, menghubungkan berbagai sumber informasi, lalu menyampaikannya dalam bentuk rekomendasi yang mudah dipahami justru dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian dengue bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita merespons ketika kasus meningkat. Yang tidak kalah penting adalah seberapa baik kita memanfaatkan data yang telah tersedia untuk mengantisipasi kejadian berikutnya. Sebab setiap laporan tahunan sesungguhnya bukan sekadar catatan tentang apa yang telah terjadi, melainkan kesempatan untuk mengambil pelajaran demi melindungi masyarakat pada masa yang akan datang.
Semoga data yang kita kumpulkan setiap tahun tidak berhenti menjadi arsip administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam membangun kebijakan kesehatan yang lebih bijaksana, memperkuat kolaborasi antar lembaga, dan menghadirkan upaya pencegahan dengue yang lebih efektif bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Penulis adalah: Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu*
